Cimahi, Cimahi Aktual — Di tengah kehidupan masyarakat Kota Cimahi yang masih berjuang memenuhi kebutuhan dasar, persoalan tempat tinggal menjadi salah satu gambaran nyata tentang bagaimana kesejahteraan belum sepenuhnya dirasakan secara merata.
Ada warga yang harus mengatur pengeluaran sedemikian rupa agar mampu membayar kontrakan Rp400 ribu setiap bulan. Ada pula keluarga yang masih tinggal menumpang di rumah orang tua atau mertua, bahkan harus berbagi ruang dalam hunian yang terbatas. Bagi mereka, keterlambatan membayar sewa bukan persoalan sederhana. Ada kekhawatiran kehilangan tempat tinggal yang setiap saat bisa muncul.
Di sisi lain, publik dihadapkan pada besaran tunjangan perumahan anggota DPRD Kota Cimahi yang mencapai sekitar Rp40 juta per bulan untuk setiap anggota.
Angka tersebut tentu mengundang perhatian. Bukan semata karena nilainya yang besar, melainkan karena kontrasnya dengan kondisi sebagian masyarakat yang masih kesulitan mendapatkan hunian layak.
Alasan pemberian tunjangan perumahan adalah belum tersedianya fasilitas rumah dinas bagi anggota dewan. Secara administratif, kebijakan tersebut tentu memiliki dasar dan mekanisme tersendiri. Namun, ketika menggunakan uang publik, setiap kebijakan tetap perlu dilihat dari sisi kepatutan, kewajaran, dan manfaatnya bagi masyarakat luas.
Pertanyaannya sederhana: sejauh mana kebijakan tersebut mencerminkan rasa keadilan?
Jika satu anggota dewan menerima tunjangan perumahan sekitar Rp40 juta per bulan, maka dalam setahun nilainya mencapai Rp480 juta. Apabila seluruh 45 anggota menerima besaran yang sama, anggaran yang dialokasikan mencapai sekitar Rp21,6 miliar per tahun.
Jumlah tersebut bukan angka kecil bagi sebuah kota dengan kebutuhan pembangunan yang masih beragam.
Bayangkan jika sebagian anggaran itu dapat diarahkan untuk memperkuat program perumahan rakyat, memperbaiki fasilitas Rusunawa, meningkatkan kualitas lingkungan permukiman, atau membantu masyarakat berpenghasilan rendah mendapatkan akses hunian yang lebih layak.
Persoalannya bukan mempertentangkan hak pejabat dengan hak masyarakat. Anggota dewan tentu membutuhkan fasilitas penunjang untuk menjalankan tugasnya. Namun, fasilitas tersebut semestinya tetap berada dalam batas kewajaran dan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
Di sinilah pentingnya transparansi dan evaluasi.
Publik juga perlu mengetahui bagaimana dasar perhitungan tunjangan tersebut ditetapkan, bagaimana kajian kewajarannya dilakukan, serta apakah besaran yang berlaku masih relevan dengan kondisi fiskal dan kebutuhan pembangunan Kota Cimahi saat ini.
Ketika belanja pembangunan, termasuk belanja modal, masih harus berhadapan dengan berbagai keterbatasan, maka setiap pengeluaran rutin dalam jumlah besar patut dievaluasi secara terbuka.
Bukan sekadar soal boleh atau tidak boleh, tetapi tentang mana yang lebih dibutuhkan dan lebih bermanfaat.
Pemerintah Kota dan DPRD Cimahi memiliki kesempatan untuk menunjukkan bahwa kebijakan anggaran tidak hanya berorientasi pada pemenuhan fasilitas kelembagaan, tetapi juga berpihak pada kebutuhan masyarakat.
Ada beberapa langkah yang patut dipertimbangkan. Pertama, melakukan evaluasi independen terhadap besaran tunjangan perumahan berdasarkan standar harga sewa yang wajar dan kondisi aktual. Kedua, membuka informasi mengenai dasar perhitungan serta penerimaannya kepada publik. Ketiga, mempertimbangkan penyesuaian besaran tunjangan agar lebih proporsional dengan kemampuan keuangan daerah.
Keempat, memperkuat alokasi anggaran untuk penyediaan hunian layak, perbaikan Rusunawa, dan program perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Dengan demikian, evaluasi tidak berhenti pada kritik, tetapi menghasilkan kebijakan yang lebih seimbang dan berdampak langsung.
Uang rakyat bukan sekadar angka dalam dokumen APBD. Di dalamnya ada harapan warga yang ingin memiliki jalan lingkungan yang baik, pelayanan publik yang memadai, serta tempat tinggal yang aman dan layak.
Masyarakat tentu tidak menuntut pejabat hidup tanpa fasilitas. Yang diharapkan adalah kesediaan untuk menempatkan kepentingan publik di atas kenyamanan pribadi.
Sebab, ukuran keberhasilan seorang wakil rakyat bukan terletak pada besarnya fasilitas yang diterima, melainkan pada seberapa jauh kebijakan yang dibuat mampu menjawab persoalan masyarakat.
Pak Ketua DPRD Cimahi, evaluasi mengenai tunjangan perumahan ini sudah sampai sejauh mana?
Pertanyaan tersebut layak dijawab secara terbuka, bukan untuk menyudutkan lembaga, melainkan sebagai bagian dari tanggung jawab bersama dalam menjaga kepercayaan masyarakat.
Pada akhirnya, pembangunan kota harus memiliki skala prioritas yang jelas. Sebab, ketika masih ada warga yang cemas menghadapi tagihan kontrakan Rp400 ribu, sudah semestinya setiap kebijakan bernilai miliaran rupiah benar-benar diuji manfaatnya.
Cimahi membutuhkan kebijakan yang tidak hanya sah secara aturan, tetapi juga terasa adil bagi masyarakatnya.
Penulis : Asri Mulyani
Editor : Virgi Ali
Publikasi Digital : Raden William
0 Komentar