 |
| Bapak Muksin Aripin - Kabid PMRD DPD PKS Kota Bandung |
Bandung, Cimahi Aktual — Suara dan harapan penyandang disabilitas di Kota Bandung kembali mendapatkan ruang untuk didengar. Melalui kegiatan Sosialisasi dan Jajak Pendapat Kebutuhan dan Keinginan Penyandang Disabilitas yang digelar Sabtu (14/2/2026) di Kantor DPD Partai Keadilan Sejahtera Kota Bandung, berbagai aspirasi disampaikan secara terbuka dan humanis.
Kegiatan yang diinisiasi melalui program Pembinaan Masyarakat Rentan dan Disabilitas (PMRB) ini dilaksanakan dalam suasana dialogis. Beragam perwakilan Organisasi Penyandang Disabilitas (OPDis), orang tua anak berkebutuhan khusus, serta pemangku kebijakan dari DPRD Kota Bandung turut hadir dan terlibat aktif dalam diskusi.
 |
| Muksin Aripin - Kabid PMRD DPD PKS Kota Bandung, drg. Susi Sulastri - Anggota Komisi IV DPRD Kota Bandung, Ibu Liana - Kepala Divisi Disabilitas PMRD Kota Bandung dan Ibu ABK CP, H. Andri Rusmana, S.Pd.I - Anggota Komisi III DPRD Kota Bandung dan Ayah ABK Netra + Hyperactive |
Dalam forum tersebut, kebutuhan nyata penyandang disabilitas disampaikan secara langsung. Mulai dari persoalan layanan kesehatan, pendidikan, hingga aksesibilitas fasilitas umum. Aspirasi disampaikan oleh Teman Netra yang memohon pendampingan hukum atas dugaan malpraktik, Teman Tuli yang mengusulkan kehadiran juru bahasa isyarat di seluruh sektor pelayanan publik, hingga permintaan penambahan kuota pekerja disabilitas di BUMN dan lembaga lainnya.
 |
| Jurnalis Cimahi Aktual Uteu bersama Komunitas Cerebral Palsy Bandung Raya dan Bumi Difabel |
Isu pendidikan dan kesehatan juga menjadi sorotan utama. Harapan akan sekolah gratis dan setara bagi anak disabilitas disampaikan para orang tua. Selain itu, keterbatasan layanan terapi melalui BPJS yang hanya dibatasi hingga usia tujuh tahun dinilai belum berpihak pada anak-anak Cerebral Palsy yang membutuhkan terapi jangka panjang.
Menanggapi hal tersebut, perwakilan DPRD Kota Bandung menyampaikan bahwa mekanisme pengajuan perubahan kepesertaan dan kategori BPJS masih terbuka melalui pemerintah kelurahan. Masyarakat dengan penyakit kronis, kebutuhan terapi berkelanjutan, serta kondisi ekonomi rentan diimbau untuk segera mengajukan pendataan ulang agar hak layanan kesehatan tetap terpenuhi.
 |
| Bersama KKCPBR, BUDI dan pa Djumono |
Seluruh masukan yang dihimpun dalam kegiatan ini ditegaskan akan ditampung dan diperjuangkan melalui jalur legislatif. Aspirasi tersebut direncanakan untuk dibawa ke tingkat yang lebih tinggi agar dapat diwujudkan dalam bentuk kebijakan yang konkret dan berkelanjutan.
Kegiatan ini pun dinilai menjadi langkah awal yang penting dalam membangun sinergi antara komunitas disabilitas dan pengambil kebijakan. Harapan besar disematkan agar ke depan Kota Bandung benar-benar tumbuh sebagai kota yang inklusif, ramah disabilitas, dan menjunjung kesetaraan hak bagi seluruh warganya.
Jurnalis : Uteu
0 Komentar