Digital Democracy Toolkit Lab resmi diluncurkan di Aula Fisip Unjani, Kota Cimahi, Jawa Barat (1/6/2026).Cimahi, Cimahi Aktual – Tantangan demokrasi di era digital tidak lagi hanya berkaitan dengan partisipasi publik, tetapi juga bagaimana masyarakat, pemerintah, media, dan organisasi sipil mampu mengelola perbedaan pandangan serta konflik informasi yang berkembang di ruang digital. Berangkat dari kebutuhan tersebut, Digital Democracy Toolkit Lab resmi diluncurkan melalui webinar nasional bertajuk “Managing Conflict in The Digital Democracy Era” yang digelar di Aula Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Jenderal Achmad Yani (Unjani), Kota Cimahi, Jawa Barat (1/6/2026).
Kegiatan yang dipandu oleh Fitri Kurniawati, Digital Democracy ToolkitKegiatan yang dipandu oleh Fitri Kurniawati, M.I.L., tersebut merupakan bagian dari kolaborasi konsorsium antara Koordinat Masyarakat Pejuang Aspirasi (LSM Kompas), Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Achmad Yani (FISIP UNJANI) serta Fakultas Disain Komunikasi Visual Universitas Widyatama (FDKV UTAMA), didukung oleh CIVICUS dan Yayasan Tifa. Peluncuran ini menjadi tonggak penting dalam upaya memperkuat demokrasi digital yang inklusif, partisipatif, dan berbasis kolaborasi antara pemerintah, akademisi, organisasi masyarakat sipil, media, serta masyarakat luas.
Project Director, Ketua Konsorsium Digital Democracy Toolkit Lab, Koordinator Umum LSM KOMPAS Fajar Budhi Wibowo, Aula Unjani Fisip Kota Cimahi (1/6/2026).Project Director sekaligus Ketua Konsorsium Digital Democracy Toolkit Lab, juga sebagai Koordinator Umum LSM KOMPAS Fajar Budhi Wibowo, M.Si., M.Hum., dalam selayang pandang menjelaskan bahwa program ini hadir sebagai respons terhadap perubahan lanskap demokrasi yang semakin dipengaruhi perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.
Menurutnya, ruang digital telah menjadi arena penting bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, mengawasi kebijakan publik, hingga berpartisipasi dalam proses pembangunan.
Dalam pemaparannya, Fajar menjelaskan bahwa Digital Democracy Toolkit Lab merupakan hasil riset, pengembangan, dan pengujian yang melibatkan lebih dari 30 organisasi masyarakat sipil (CSO) di Jawa Barat. Toolkit tersebut dirancang sebagai perangkat analisis kebijakan dan komunikasi digital yang dapat digunakan oleh berbagai pihak untuk memperkuat partisipasi publik serta meningkatkan kualitas komunikasi pemerintahan di era digital.
“Program ini tidak hanya menghasilkan toolkit, tetapi juga membangun ruang belajar bersama yang memungkinkan pemerintah, akademisi, organisasi masyarakat sipil, dan masyarakat untuk berkolaborasi dalam memperkuat praktik demokrasi digital. Toolkit ini adalah perisai, untuk melindungi para penggiat kontrol sosial jurnalis, konten kreator dan masyarakat umum, bukan untuk membatasi kemerdekakaan berpendapat, tapi untuk mengembangkan jiwa kritis dengan cerdas ” ujarnya.
Peluncuran Digital Democracy Toolkit Lab ditandai dengan penayangan video profil program yang menampilkan proses penelitian, pengembangan modul, serta kontribusi berbagai pemangku kepentingan yang terlibat dalam penyusunannya. Melalui program tersebut, konsorsium berharap dapat menghadirkan pendekatan baru dalam penguatan demokrasi yang relevan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat saat ini.
Walikota Cimahi, Ngatiyana , Peresmian Digital Democracy Toolkit Lab, Aula Fisip Unjani, Kota Cimahi, Jawa Barat (1/6/2026).Wali Kota Cimahi, Letkol Purn. Ngatiyana, S.A.P., hadir untuk turut serta dalam peluncuran sekaligus membuka kegiatan secara resmi acara webinar, menyampaikan apresiasi terhadap inisiatif yang mempertemukan unsur pemerintah, perguruan tinggi, komunitas, dan masyarakat sipil dalam satu forum kolaboratif.
Menurut Ngatiyana, transformasi digital harus dimanfaatkan untuk memperluas ruang partisipasi publik sekaligus memperkuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Ia menilai keterbukaan informasi dan partisipasi warga menjadi elemen penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.
Dalam sesi wawancara usai kegiatan, Ngatiyana menegaskan bahwa Pemerintah Kota Cimahi selalu terbuka terhadap berbagai kritik dan saran yang disampaikan masyarakat. Baginya, kritik merupakan bagian penting dari proses demokrasi dan menjadi sarana evaluasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Namun demikian, ia mengingatkan bahwa kritik yang disampaikan hendaknya didasarkan pada data, fakta, dan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, masukan yang diberikan dapat menjadi bahan evaluasi yang objektif dan konstruktif bagi pemerintah.
“Kami membuka ruang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk memberikan masukan, saran, maupun kritik kepada pemerintah. Kritik adalah bagian dari demokrasi yang harus dihargai. Namun akan lebih baik apabila disampaikan berdasarkan data dan fakta yang benar sehingga dapat menjadi bahan evaluasi yang bermanfaat bagi kemajuan bersama,” ujar Ngatiyana.
Ngatiyana juga menyoroti pentingnya tanggung jawab dalam menggunakan ruang digital. Menurutnya, kebebasan berekspresi harus berjalan beriringan dengan etika, literasi digital, dan kesadaran untuk tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi.
Pada kesempatan tersebut, konsorsium turut memberikan penghargaan kepada berbagai pihak yang telah berkontribusi dalam pengembangan Digital Democracy Toolkit Lab. Penghargaan diberikan kepada Pemerintah Kota Cimahi sebagai mitra utama program, FISIP UNJANI yang diwakili Wakil Dekan I Dr. Angga Nurdin Rahmat, S.I.P., M.A., FDKV UTAMA, para peneliti, fasilitator, narasumber, serta tim pelaksana program.
Penghargaan juga diberikan kepada sejumlah tokoh yang terlibat dalam penyusunan toolkit, di antaranya Fajar Budhi Wibowo sebagai project Director, Fitri Kurniawati sebagai administrator program Yamardi, M.Si dan Noer Applika sebagai Tim Peneliti Toolkit Analisis Kebijakan, Deden Maulana, M.Ds. dan Deni Supriatna sebagai Tim Peneliti Toolkit Komunikasi Digital, Dr. Jajang Hendar Hendawan sebagai fasilitator dan narasumber workshop, serta R. Deny J. Muharam, L.L.M. sebagai pengkaji mitigasi dan risiko hukum.
Sementara itu, penghargaan kategori Pemangku Hak Terbaik diberikan kepada Ela Nurlaela dari HWDI Kabupaten Cianjur. Juga kepada Alem Maulana seorang konten kreator dari Bekasi sebagai pemangku hak dengan karya hasil workshop terbaik, kepada Penghargaan tersebut menjadi simbol pentingnya keterlibatan masyarakat sipil, termasuk kelompok disabilitas, dalam membangun demokrasi yang inklusif dan setara.
Keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan ini turut menjadi bagian penting dari proses pembelajaran demokrasi digital. Melati Syiffa Nurfuadah, mahasiswi Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Unjani, menilai Digital Democracy Toolkit Lab memberikan wawasan baru mengenai bagaimana teknologi dapat dimanfaatkan untuk memperkuat partisipasi masyarakat dalam proses pemerintahan dan kebijakan publik.
Menurutnya, mahasiswa tidak hanya mempelajari teori demokrasi di ruang kuliah, tetapi juga dapat memahami praktik nyata kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dan masyarakat sipil dalam menghadapi tantangan era digital.
Pandangan serupa disampaikan Ivan Garda Gautama. Mahasiswa Ilmu Pemerintahan tersebut menilai tema pengelolaan konflik di era demokrasi digital sangat relevan dengan kondisi masyarakat saat ini. Ia menyoroti pentingnya kemampuan literasi digital dalam menghadapi arus informasi yang begitu cepat sekaligus menjaga kualitas dialog publik di ruang digital.
Sementara itu, Shafira Nurwahdah Nadziroh mengungkapkan bahwa webinar tersebut memberikan pemahaman mengenai pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam memperkuat demokrasi. Menurutnya, pemerintah, akademisi, media, aktivis, dan masyarakat sipil memiliki peran yang sama penting dalam menciptakan ruang digital yang sehat, terbuka, dan produktif.
Webminar, Digital Democracy Toolkit Lab , Aula Fisip Unjani , Kota Cimahi, Jawa Barat (1/6/2026).
Usai peluncuran, kegiatan dilanjutkan dengan webinar dan dialog interaktif sevara hibrid yang membahas berbagai tantangan serta peluang demokrasi digital di Indonesia.
Dr. Dadang Rahmat Hidayat selaku Guru Besar Jurnalistik dan Media FIKOM UNPAD dan Iing Nurdin, Ph.D sebagai narasumber yang djmoderasi oleh Noer Apptika. Sedangkan dialog interkatif dimoderasi secara khususl oleh Samsul Anwar, Ph.D selaku Presidium Kahmi Kota Cimahi.
Para peserta yang berasal dari unsur pemerintah, akademisi, organisasi masyarakat sipil, mahasiswa, komunitas, dan media terlibat aktif dalam dialog mengenai pengembangan program pada tahun pertama implementasi.
Melalui Digital Democracy Toolkit Lab, yanv dikemas dalam tautan github juga LMS https://digitoolkit.lsmkompas.id dan bisa diunduh secara gratis oleh masyarakat umum, diharapkan melahirkan ruang kolaborasi yang berkelanjutan untuk memperkuat literasi digital, meningkatkan partisipasi publik, mendorong transparansi pemerintahan, serta menghadirkan kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Program ini menjadi bukti bahwa penguatan demokrasi di era digital tidak hanya membutuhkan teknologi, tetapi juga kolaborasi, keterbukaan, dan tanggung jawab bersama dalam menjaga kualitas ruang publik Indonesia.
Reportase : Eel
Jurnalis : Virgi Ali
Creative Video : William
Voice Over : Salsa
Editor : Eel
0 Komentar