![]() |
Anggota DPR RI komisi X, Ledia Hanifa Amaliah |
CIMAHI, Cimahi Aktual.com – Isu disabilitas masih dianggap sebagai persoalan kompleks yang membutuhkan perhatian serius dari banyak pihak. Meski sejumlah kemajuan telah dicapai, tantangan besar tetap dihadapi oleh penyandang disabilitas, khususnya dalam hal akses pendidikan yang setara dan berkualitas.
Langkah nyata dilakukan oleh Anggota DPR RI komisi X, Ledia Hanifa Amaliah, yang belum lama ini melakukan kunjungan kerja ke Sekolah Luar Biasa Negeri (SLBN) A Cimahi. Kunjungan tersebut dimaksudkan untuk mendalami berbagai kebutuhan serta hambatan yang dihadapi sekolah dan komite dalam penyelenggaraan pendidikan bagi siswa berkebutuhan khusus.
![]() |
Foto Bersama Dengan Komite dan Para Guru SLBN A Citeureup |
Selama kunjungan, diskusi bersama komite sekolah telah dilakukan oleh Ibu Ledia—sapaan akrabnya. Sejumlah isu penting dibahas, mulai dari keterbatasan infrastruktur, kurangnya sumber daya manusia, hingga perlunya peningkatan program pendidikan khusus yang relevan dan aplikatif.
Dalam kesempatan tersebut, disampaikan pula bahwa studi banding telah dilakukan oleh DPR ke Jepang untuk mempelajari penerapan inklusivitas bagi penyandang disabilitas. Hasil studi tersebut kini tengah diupayakan untuk diterapkan di beberapa wilayah Indonesia, termasuk Jawa Barat dan Kota Cimahi.
Program inklusif yang dikembangkan diarahkan untuk membuka peluang usaha mandiri bagi lulusan disabilitas, terutama dalam bidang barista, kuliner, seni, hingga profesi lainnya. Melalui pendekatan ini, kesadaran publik mengenai pentingnya kesetaraan hak bagi semua kalangan diharapkan dapat terus ditingkatkan.
"Penerapan inklusivitas ini diharapkan dapat memperluas kesempatan bagi penyandang disabilitas untuk berkembang dan mandiri, serta meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya kesetaraan," ungkap Ibu Ledia.
Disebutkan pula bahwa dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026, alokasi anggaran khusus untuk pendidikan disabilitas telah direncanakan. Dana tersebut akan difokuskan pada peningkatan kualitas sarana dan prasarana, pelatihan guru, serta pengembangan kurikulum yang inklusif.
Komite sekolah, termasuk orang tua dan komunitas pendidikan, nantinya akan dilibatkan secara aktif dalam mengawasi pelaksanaan program ini. Tujuannya adalah memastikan bahwa program benar-benar memberikan dampak positif bagi siswa disabilitas.
Selain itu, kemampuan interpersonal guru dan tenaga kependidikan juga akan ditingkatkan, terutama dalam hal berkolaborasi dengan tokoh masyarakat, budayawan, komunitas seni, serta dewan kesenian yang dibentuk oleh pemerintah maupun sektor swasta.
Langkah ini diharapkan menjadi model yang dapat ditiru oleh wilayah lain dalam mewujudkan pendidikan inklusif yang bermutu dan berkelanjutan.
Penulis : Virgi Ali
0 Komentar