Bandung, Cimahi Aktual.com – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyatakan optimisme bahwa ekonomi provinsi akan mengalami percepatan pertumbuhan dalam waktu dekat. Namun, pernyataan tersebut belum disertai dengan data konkret yang bisa memperkuat keyakinan tersebut.
Dalam rapat paripurna DPRD Jawa Barat pada Kamis (22/5), Gubernur Dedi menjelaskan bahwa pemerintah provinsi telah mengubah arah belanja anggaran untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
Fokus anggaran diarahkan ke sektor-sektor strategis seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, pengelolaan sampah, penanggulangan bencana, dan pelestarian lingkungan.
Namun ketika ditanya mengenai target pertumbuhan ekonomi, Dedi belum memberikan angka pasti. Bahkan saat wartawan mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS) yang mencatat pertumbuhan ekonomi Jawa Barat sebesar 4,9 persen, Dedi justru membantah data tersebut tanpa menyertakan rujukan pembanding.
“Kondisi ekonomi membaik dalam tiga bulan terakhir,” ujar Dedi singkat, tanpa menjabarkan data serapan anggaran, realisasi investasi, atau indikator lain seperti daya beli masyarakat dan proyeksi belanja pemerintah.
Minim Data, Publik Bertanya
Pernyataan tanpa dasar statistik ini menuai perhatian publik. Dalam teori ekonomi makro, pertumbuhan ekonomi suatu wilayah umumnya diukur dari empat komponen utama: konsumsi rumah tangga, investasi, pengeluaran pemerintah, serta ekspor dan impor. Tanpa transparansi dalam indikator-indikator tersebut, janji pertumbuhan rentan dinilai sebagai retorika semata.
Jawa Barat, sebagai provinsi dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia, memegang peran penting dalam perekonomian nasional. Maka, ekspektasi terhadap kebijakan ekonomi yang terukur dan berdampak nyata pun semakin tinggi.
Apalagi jika dibandingkan dengan provinsi tetangga seperti Banten dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang dalam laporan BPS menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi lebih tinggi dibandingkan Jabar.
Butuh Strategi, Bukan Sekadar Keyakinan
Kini, masyarakat menantikan lebih dari sekadar keyakinan. Diperlukan strategi yang terukur, transparan, dan berbasis data. Pemerintah Provinsi Jawa Barat memiliki pekerjaan rumah besar untuk menyampaikan proyeksi ekonomi secara terbuka serta memastikan bahwa setiap kebijakan anggaran membawa dampak nyata bagi masyarakat.***(ghaza)***
0 Komentar